Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo. Foto: Dok/Man

Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mendukung terbentuknya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam rangka gotong-royong mengendalikan inflasi pangan. Andreas mencontohkan belajar dari pengalaman keberhasilan dalam menangani pandemi Covid-19, disebabkan karena Indonesia mempunyai dua senjata, yaitu modal sosial gotong-royong dan pemanfaatan teknologi digital.

“Komisi XI DPR RI sangat mendukung sekali GNPIP. Bukan karena kami mitra dari pemerintah, tetapi mulai dari Kementerian Keuangan dengan kebijakan fiskal, BI dengan kebijakan moneter, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyangkut kebijakan yang sifatnya mikroprudensial, Bappenas yang menangani perencanaan, tapi juga dukungan penting demi sinergitas menangani persoalan inflasi di sektor pangan,” jelasnya dalam acara kick-off ‘Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan,’ di Jakarta, Rabu (10/8/2022).

Menurut politisi PDI-Perjuangan tersebut, semangat kolaborasi tersebut ternyata membuahkan hasil terbaik, yakni berupa terkendalinya inflasi pangan. Sehingga tidak menambah beban masyarakat akan lonjakan harga-harga komoditas pangan. “Kita sudah sepakat, fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di kebijakan fiskal, sebagai fungsi shock absorber yang menahan gejolak, tetapi kita juga harus memperhatikan APBN kita yang kredibel dan sustainable Nah itu memang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang luar biasa besar untuk sama-sama kita selesaikan,” ujar Andreas.

Ia menambahkan gotong-royong dalam pengendalian inflasi bisa dilakukan mulai dari rumah tangga, kemudian digerakkan ke pemerintah daerah, lalu disinergikan dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Masyarakat, tambahnya, bisa berperan mengendalikan inflasi mulai dari menanam sendiri cabai atau bawang di pekarangan untuk mengurangi tekanan terhadap permintaan komoditas tersebut, sehingga nantinya akan menurunkan harga. “Kemudian, pemerintah daerah, operasi pasar harus terus dilakukan bekerja sama antardaerah dan pemerintah pusat untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi,” tegas Andreas.

Di sisi lain,  legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur V tersebut menjelaskan pemerintah pusat sebenarnya sudah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam APBN pada tahun 2022 untuk ketahanan pangan yang disalurkan kepada pemerintah daerah. "Dana dan mekanisme ini mudah-mudahan bisa dipakai untuk membantu daerah melakukan intervensi," ujar Andreas dalam acara yang turut dihadiri Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut. (rdn/sf)